Membandingkan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Membandingkan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Kamis, 03 Oktober 2019, 00.30



Malangguide.com - Dalam banyak penggunaan  istilah di keseharian, termasuk dalam pemberitaan media massa masih sering dijumpai  penggunaan istilah secara keliru diantara tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tidak sedikit insan hukum juga tidak pas menggunakan kedua istilah itu dalam penerapan hukum suatu peristiwa konkrit. Kedua istilah itu sering tertukar penggunaannya. Tindak pidana pemerasan dikualifikasi pengancaman, dan tindak pidana pengancaman disebut pemerasan.  Padahal keduanya jelas memiliki unsur-unsur yang berbeda perumusannya dalam KUHP.
 Pasal 368 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 Pasal 369 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Beberapa unsur tindak pidana yang sama: unsur subjek hukum (setiap orang); unsur melawan hukum berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain,; unsur keadaan konstitutif berupa tujuan tindak pidana agar korban memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, memiliki kesamaan diantara kedua tindak pidana tersebut.
Perbedaan diantara tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah terletak pada unsur perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana-nya. Jika pada tindak pidana pemerasan  dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada tindak pidana pengancaman adalah dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia dari korban.
Perbedaan berikutnya tidak terkait dengan unsur tindak pidana namun pada jenis delik sehubungan dengan pemrosesannya. Tindak pidana pengancaman mensyaratkan adanya pengaduan, sedangkan tindak pidana pemerasan tidak mensyaratkan pengaduan karena merupakan delik biasa. Dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal korban mencabut laporannya maka pihak yang berwenang tetap berkewajiban memproses suatu perkara. Hal itu berlaku sebaliknya, dalam delik aduan korban yang mencabut pengaduan maka konsekuensinya pihak berwenang kehilangan kewenangan untuk memproses suatu perkara, kecuali suatu perkara sudah sampai pada penuntutan.
Kenapa perlakuannya berbeda? Dalam analisis penulis hal itu karena tindak pidana pemerasan disertai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Kita ketahui dalam hal adanya tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan maka politik pembentukan hukumnya diarahkan merupakan kualifikasi tindak pidana biasa. Dalam konteks ini maka penegak hukum bahkan memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum meski tidak adanya pelaporan berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 25 KUHAP.
Secara hukum pidana, apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat di dalam KUHP. Hanya saja pada pasal 89 KUHP  dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Tentu sebenarnya difinisi hukum yang bisa diambil lebih luas dari sekadar pasal 89 KUHP tersebut. Dikaitkan dengan delik penganiayaan, tindakan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau suatu pencaharian yang dalam KUHP dikualifikasi sebagai penganiayaan ringan juga termasuk dalam kategori kekerasan. Dalam konsep yang lebih luas, kekerasan juga tidak selalu berdimensi kekerasan fisik karena orang bisa mengalami kekerasan psikis/batin.
Konsep kekerasan psikis bisa dijumpai pada pasal 7 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat bagi seseorang. Jika dalam kekerasan fisik bisa dibuktikan adanya Visum et Repertum dari dokter yang direkomendasi penyidik, maka kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui Visum et Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. Visum et Psikiatrikum dikeluarkan oleh psikolog yang berkompeten atau dari institusi/lembaga yang berwenang mengeluarkan.
Dengan memahami unsur-unsur masing-masing tindak pidana diharapkan kita bisa meletakkan makna hukum suatu tindak pidana secara tepat. Kunci awal keberhasilan advokasi hukum adalah ketepatan dalam menganalisis suatu peristiwa konkrit dikaitkan dengan unsur-unsur suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam teks hukum.  Demikian semoga tulisan kecil ini bermanfaat untuk pembelajaran hukum bagi kita semua. Waalahu alam.
Publiser : Malangguide.com




TerPopuler