Mengenal Aspek Hukum Dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya

Mengenal Aspek Hukum Dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya

Selasa, 01 Oktober 2019, 00.30


Malangguide.com - Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memelihara khasanah peninggalan leluhurnya. Ungkpan itu mengajarkan kita untuk melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan masa silam, yang sudah pasti dapat menjadi tempat pembelajaran bagi generasi hari ini. Di wilayah Malang Raya begitu kaya dengan peninggalan cagar budaya yang menjadi representasi peradaban masa lalu, mulai dari kerajaan Kanjuruhan, Tumapel, Singasari, Majapahit, Era Islam, era Kolonial dan awal kemerdekaan. Kesemuanya harus dijaga agar generasi hari ini dan mendatang tidak kehilangan jati diri dan selalu terhubung dengan kearifan sejarah masa silam. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sejarah adalah inspirasi dalam mengatasi berbagai problem kesulitan masa kini. 


Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Terdapat konsep benda Cagar Budaya, bangunan cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan kawasan cagar Budaya. 

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.  Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Eksistensi peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya bertujuan untuk melindungi Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya yang memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 5 UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberi tegasan bahwa benda, bangunan, atau struktur yang dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a.  berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b.  mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c.  memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dalam konteks hak privat, undang-undang memberikan ruang yang memadai bagi setiap subjek hukum. Bahwa  Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya berdasarkan undang-undang. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali terhadap yang dikuasai oleh Negara. Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana juga menjangkau dalam pengaturan soal pelestarian cagar budaya. Bahwa fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang melawan hukum. kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun warga negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan manusia. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi meliputi:  perorangan, kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum negara. Keberadaan benda cagar budaya secara lestari adalah bagian penting dari kepentingan hukum dimaksud. Rumah Hukum dan Kebijakan Publik berkepentingan agar masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang cukup terkait keberadaan benda-benda cagar budaya di lingkungannya. Hal ini akan menjadi bahan pembelajaran hukum yang baik bagi kita semua. Ketentuan untuk warga negara asing dan/atau badan hukum asing adalah tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cagar budaya menjadi bagian yang dilindungi oleh hukum pidana. Sehingga siapapun subjek hukum yang melakukan tindakan -tindakan yang melawan kepentingan pelestarian cagar budaya maka akan dapat dilakukan tindakan pemidanaan. Mengacu pada UU No 11 tahun 2012 tentang Cagar Budaya, terdapat beberapa pasal yang dikualifikasi sebagai delik pidana cagar budaya. Beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai delik Cagar Budaya adalah:

1) Sengaja tidak melaporkan temuan benda Cagar Budaya.
2) Tanpa ijin Pemerintah melakukan pencarian benda Cagar Budaya.
3) Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian 
    Cagar Budaya.
4)  Merusak Cagar Budaya.
5) Melakukan pencurian terhadap benda Cagar budaya.
6)  Menadah Hasil pencurian benda Cagar Budaya.
7)  Memindahkan/memisahkan/membawa Cagar Budaya ke luar wilayah yang telah 
    ditetapkan Pemerintah.
8) Tanpa ijin mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya.

Kita semua punya tanggungjawab dan peran masing-masing dalam perlindungan Cagar Budaya. Mekanisme hukum memastikan bahwa negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum perlindungan terhadap Cagar Budaya. Peran masyarakat adalah mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya dengan mengembangkan budaya hukum yang konstruktif untuk dengan kesadaran mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap Cagar Budaya. Jika aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat bisa bersinergi maka hukum akan menciptakan kemanfaatan, kepastian dan keadilan.
            
Wallahualam.



TerPopuler