MASYARAKAT SUKU DALAM HAK MEMILIH

MASYARAKAT SUKU DALAM HAK MEMILIH

Sabtu, 22 Februari 2020, 01.00


MASYARAKAT SUKU DALAM  HAK MEMILIH
Oleh: Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd.,S.H.,M.H
Malangguide.com - Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku. Ada  Lebih dari seribu suku bangsa yang tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke.  Dan beberapa Ternyata suku asli yang tinggal di pedalaman Indonesia. Misalnya: Suku mante di Aceh, yang merupakan salah satu suku yang tinggal di hutan-hutan terdalam Aceh. suku kombai di papua, yang pola hidupnya tinggal di sebuah rumah pohon yang tinggi. Suku togutil/tobelo Di pedalaman hutan Tayawi, Sulawesi.dll. tidak berhenti di situ, masih ada beberapa suku yang hidup dengan cara berburu dan meramu, pada umumnya berpendidikan rendah dan sebagian besar buta aksara. Pola hidup mereka adalah dengan cara berpindah pindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain di dalam hutan atau yang dikenal dengan nomaden. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh suku dalam atau orang rimba.  Perpindahan orang rimba tidak mengenal wilayah administrasi modern seperti masyarakat di luar hutan. Mereka berpindah di dalam hutan sebebas bebasnya sesuai keinginan pimpinan kelompok mereka. Seperti yang dialami oleh suku anak dalam atau orang rimba yang tinggal di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Kebiasaan berpindah pindah inilah yang menyebabkan sulit untuk melakukan pendataan penduduk  warga suku anak dalam, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal permanen. Mereka tinggal di tenda terpal yang bisa dibongkar pasang. Diyakini oleh suku anak dalam, bahwa kegiatan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain memiliki unsur magis. Inilah alasan mereka untuk masih mempertahankan kegiatan berpindah/nomaden sampai saat ini. 
Kegiatan berpindah masyarakat anak dalam/ orang rimba ini menjadi persoalan dimana dasar pencatatan kependudukan berdasarkan wilayah administrasi, sedangkan masyarakat suku anak dalam secara administrasi hidupnya berpindah pindah. Tentunya dalam hal pendataan dibutuhkan usaha keras. Kita tau bahwa pendataan merupakan salah satu langkah awal untuk menentukan dan menghitung jumlah pemilih dalam pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun Pilkada serentak mendatang. Khusnya Pilkada bahwa terkait syarat pemilih diatur pada Pasal 57 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yakni terdaftar sebagai pemilih atau memiliki KTP Elektronik e-KTP. Persoalanya bahwa masyarakat yang hidup di pedalaman, sedikit akses ke kantor kependudukan, tentunya akan sulit memiliki e-KTP dan lebih parahnya bahwa e-KTP akan menjadi benda aneh/asing bagi masyarakat suku yang pola hidup berpindah pindah yang ada di Indonesia. Masyarakat suku merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dan pemerintah wajib melindungi dan tidak mengabaikanya dalam hal pemilihan. Karena hak memilih merupakan kedaulatan rakyat, setiap daerah yang melaksanakan Pilkada harus memastikan  seluruh WNI di daerah tersebut mempunyai hak untuk memilih.

Editor : Alim Mustofa

TerPopuler