HAK GUGAT CALON PERSEORANGAN TERHADAP PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN

HAK GUGAT CALON PERSEORANGAN TERHADAP PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN

Minggu, 01 Maret 2020, 20.19


HAK GUGAT CALON PERSEORANGAN TERHADAP PEMENUHAN 
SYARAT DUKUNGAN

“ketika bakal calon independen (persorangan) menyerahkan syarat dukungan harus memenuhi jumlah sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan ketika terdapat perbedaan penafsiran antara bakal calon perseorangan dengan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan jumlah syarat dukungan antara silon (sistem pencalonan) dengan fakta dokumen syarat dukungan yang diserahkan bakal calon, maka jika jumlah syarat dukungan yang ada di silon tidak memenuhi minimal jumlah syarat dukungan, maka penyerahan syarat dukungan tersebut akan ditolak, maka hak bakal calon perseorangan adalah mengajukian sengketa proses kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”


(PENULIS : SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.)

Tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai, dan tahapan yang saat ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah penerimaan syarat dukungan bagi calon perseorangan yang akan mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Memang tahapan pendaftaran  sebagai calon masih beberapa bulan lagi, namun bagi bakal calon perseorangan (independen) harus menyerahkan terlebih dahulu syarat dukungannya kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 23 Pebruari 2020 yang telah diupload di silon maupun bukti fisik syarat dukungan telah diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
Syarat dukungan bakal calon perseorangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 42 ayat (2) ditentukan :
1.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
2.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen).
3.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen).
4.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen).
5.      Jumlah dukungan sebagaimana tersebut di atas tersebar di  lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
Dengan peraturan tersebut bagi calon perseorangan adalah bukan pekerjaan yang mudah untuk memenuhi jumlah syarat dukungan, maka terhadap syarat jumlah dukungan tersebut pernah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, namun oleh Mahkamah Konstitusi permohonan tersebut ditolak. Bagi pemohon judicial review menghendaki agar syarat jumlah dukungan dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 59 ayat (2b) yang menetapkan jumlah syarat dukungan calon perseorangan adalah sebagai berikut :
1.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam setengah persen).
2.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
3.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
4.      Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut yang membedakan adalah terkait prosentase jumlah syarat dukungan dan yang kedua adalah terkait dengan penghitungan prosentase syarat dukungan dengan jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap pada pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Sebagaimana tahapan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan yang dimulai tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020 atau dalam tempo 5 (lima) hari untuk memasukkan data ke silon (system pencalonan) memang dinilai terlalu pendek, sehingga banyak bakal calon perseorangan yang menyampaikan data syarat dukungan untuk dimasukkan ke silon-nya KPU Kabupaten/Kota mengalami beberapa kendala, hal itu dapat dilihat ketika penyelenggaraan pileg tahun 2019, beberapa partai politik juga mengalami kesulitan memasukkan data keanggotaan partai politik ke silon-nya KPU RI. Kesulitan kedua sangat mungkin jaringan internetnya mengalami hambatan, sehingga menghambat untuk memasukkan data dukungan ke silon, sehingga apabila terjadi antara silon dengan fakta syarat dukungan berbeda dan data di silon tidak memenuhi batas minimal jumlah syarat dukungan, maka KPU Kabupaten/Kota akan menolak penyerahan syarat dukungan tersebut, meskipun data fisiknya melebihi silon, tetapi data fisiknya belum dimasukkan ke dalam silon-nya KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, bakal calon akan dirugikan dengan ditolaknya penyerahan syarat dukungan yang dilakukan oleh bakal calon perseorangan.

Dalam peraturan perundang-undangan, UU 10/2016 tidak ada norma yang menyebutkan syarat dukungan yang diserahkan bakal calon perseorangan harus dimasukkan ke silon, namun KPU Kabupaten/Kota mematuhi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dalam melakukan tugasnya dengan mewajibkan data syarat dukungan dari bakal calon perseorangan dimasukkan ke dalam silon. Hal itulah yang menjadi perbedaan persepsi antara bakal calon dengan KPU Kabupaten/Kota dalam memaknai peraturan perundang-undangan dengan peraturan KPU. Nah jika demikian, apa yang harus dilakukan oleh bakal calon perseorangan. Kasus lain juga terjadi, jumlah data yang ada di silon telah memenuhi jumlah minimal dan malah kelebihan dan data fisiknya melebihi jumlah data yang ada di silon, maka KPU Kabupaten/Kota hanya menerima data yang ada di silon, dan data fisik yang kelebihan itu akan dikembalikan kepada bakal calon perseorangan. Padahal data syarat dukungan tersebut belum dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota, tetapi masih dilakukan verifikasi administrasi saja. Jika pada verifikasi faktual terdapat dukungan yang tidak sah, maka jumlah syarat dukungan yang tidak sah tersebut harus diganti 2 (dua) kalinya. Oleh karena prosentase yang sangat berat bagi bakal calon perseorangan, maka sangat relevan apabila prosentase syarat dukungan tersebut diturunkan dan dikembalikan sebagaimana prosentase syarat dukungan sebagaimana UU 12/2008.

Terhadap bakal calon yang ditolak oleh KPU Kabupaten/Kota terkait dengan persoalan di atas, maka yang harus ditempuh adalah mengajukan pengajuan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 142 UU 10/2016 ditentukan kualifikasi sengketa pemilihan, yaitu sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 142 tersebut menimbulkan persoalan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 10/2016 dinyatakan : “calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”. Jelas bahwa kualifikasi sengketa, para pihakmnya salah satunya adalah peserta pemilihan in casu calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota, padahal bakal calon belum dalam kualifikasi calon, sehingga masih dalam kualifikasi bakal calon dan belum menjadi calon. Bagaimana terhadap bakal calon yang telah dirugikan hak-haknya oleh KPU Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka Bawaslu melalui Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dinyatakan : “Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”. Siapakah bakal pasangan calon tersebut, Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa : “bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga penetapan pasangan calon”.
Terbitnya Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 144 ayat (4) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa : “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu”. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah hak konstitusional bakal calon sebagai warga Negara harus dihormati ketika hak-hak konstitusionalnya “dirampas” oleh KPU.

Bagaimana sikap Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap persoalan tersebut atau pengajuan permohonan sengketa dari bakal calon tersebut. Pertama Bawaslu Kabupaten/Kota harus melakukan musyawarah dengan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu bakal calon dan KPU Kabupaten/Kota. Apabila terjadi kesepakatan, maka dituangkan dalam Berita Acara Kespakatan, dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan dengan mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta musyawarah. Dalam memberikan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota harus melalui beberapa tahapan sebelum sampai kepada putusan, hal yang sama seperti dilakukan oleh hakim di pengadilan dalam memutus perkara, yaitu tahapan mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, sehingga putusan yang dijatuhkan akan memenuhi rasa keadilan bagi bakal calon yang akan berkontestasi dalam pilkada serentak tahun 2020.

Menurut Penulis, Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat perbedaan antara silon dengan fakta jumlah syarat dukungan bakal calon perseorangan, maka putusan yang paling memenuhi rasa keadilan adalah Bawaslu Kabupaten/Kota memerintahkan kepada KPU Kabuopaten/Kota untuk memberikan perpanjangan waktu kepada bakal calon perseorangan untuk memasukkan data syarat dukungan bakal calon perseorangan ke silon. Berapa lama perpanjangan waktu tersebut diberikan harus disesuaikan dengan proporsional dengan melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bakal calon perseorangan atau perangkat silon yang ada di KPU Kabupaten/Kota.

Semoga cacatan ini dapat menjadi pencerahan kita semua. Wassalam.     

Editor : Alim Mustofa
Tautan : alimmustofa.com
   

TerPopuler