Benarkah Pancasila Lahir 1 Juni 1945?
Home

Benarkah Pancasila Lahir 1 Juni 1945?

Minggu, 31 Mei 2020, 21.53

Oleh:Fajar Santosa, S.H., M.H.
(Advokat dan pecinta sejarah, pengajar di Jurusan Hukum Tata Negara UIN Malang)
MALANG - Peresmian peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni  dan penetapannya sebagai hari libur nasional telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Perdebatan yang masih sering mengemuka adalah benarkah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945?

Tulisan kecil ini  hendak meninjau perihal hari kelahiran Pancasila dalam perspektif  historis sekaligus yuridis. Sebagaimana yang dicantumkan dalam konsiderans menimbang  butir (b) pada Kepres 24 tahun 2016 tentang hari Lahir Pancasila, bahwa Badan Penyelidik Usaha-Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin oleh KRT. Radjiman wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya pada konsideran menimbang butir (c) dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno , anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.

Pada kesempatan persidangan BPUPKI itu sejumlah bapak bangsa menyampaikan pidato untuk membabarkan konsep dasar negara bagi Indonesia merdeka kedepan.  Diawali pidato Mr. Muhamad Yamin, seorang ahli hukum sekaligus seorang sastrawan pada tanggal 29 Mei 1945, yang secara lisan menyebut usulan lima dasar negara Indonesia merdeka yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri kerakyatan, dan peri Kesejahteraan Rakyat.

Disusul kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo, seorang ahli hukum yang terkemuka saat itu menyampaikan pidato tentang konsep rumusan dasar negara. Pidato Soepomo itu dikenang karena untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Soepomo konsep integralistik dalam negara, dimana dasar persatuan dan kekeluargaan dinilai sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia sehingga di negara Indonesia merdeka tidak boleh ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Dalam konteks rumusan dasar negara, Soepomo memberikan usulan lima prinsip yang bisa dijadikan dasar negara, yakni:
1.       Persatuan
2.       Kekeluargaan
3.       Keseimbangan lahir dan batin
4.       Musyawarah
5.       Keadilan rakyat

Kemudian yang terakhir sidang BPUPKI mendengarkan pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar Indonesia merdeka yakni:
- Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2.       Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3.       Mufakat atau Demokrasi
4.       Kesejahteraan Sosial; dan
5.       Ketuhanan yang berkebudayaan.

Pada saat Soekarno menyampaikan pidatonya, bapak proklamator itu mengusulkan nama untuk lima dasar negara Indonesia merdeka yaitu bernama Pancasila, yang menurut Soekarno diperoleh dari seorang teman yang ahli bahasa yang diketahui kemudian adalah Mr. Muhamad Yamin. Namun haruslah dicatat bahwa rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini baik secara filosofi, susunan redaksi, sistematika ataupun urutan sila-silanya adalah berbeda dengan rumusan yang diusulkan Soekarno. Bahkan kalau dibandingkan rumusan Muhamad Yamin secara tertulis yang disampaikan setelah Yamin berpidato justru dinilai lebih mendekati dengan naskah Pancasila saat ini yaitu:

1.       Ketuhanan yang Maha Esa
2.       Kebangsaan Persatuan Indonesia
3.       Rasa Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.       Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan demikian tanggal 1 Juni 1945 bukanlah untuk pertama kalinya sebuah gagasan mengenai lima dasar negara diungkapkan. Nama Pancasila untuk pertama kalinya diperkenalkan memang demikian adanya.

Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 tokoh-tokoh utama pendiri bangsa yang tergabung dalam Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai usulan yang mengemuka pada sidang tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Panitia Sembilan selanjutnya menghasilkan rumusan naskah dasar negara yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Rumusan naskah Pancasila berdasar Piagam Jakarta tersebut adalah:
1.       Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.       Persatuan Indonesia.
4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah mencatat pada masa sidang kedua BPUPKI antara tanggal 14-16 Juli 1945 rumusan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan diterima dan disetujui dalam sidang pleno BPUPKI. Oleh karena ada pemahaman bahwa keberadaan BPUPKI adalah bentukan pemerintah pendudukan Jepang, dan untuk memberi penekanan bahwa kelak jika Indonesia merdeka bukanlah hadiah dari Jepang, maka pasca dijatuhkannya bom atom oleh tentara Sekutu di Hirosima, para tokoh pergerakan kemerdekaan membentuk Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Soekarno dan M. Hatta masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua. PPKI ini bertujuan melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta, sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 itulah, rumusan lima sila dasar negara dicantumkan dalam Alinea ke-4 dengan susunan redaksi dan sistematika atau urutan yang kita kenal sebagai Pancasila yang sekarang. Rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 merubah redaksional sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebuah kompromi antara tokoh-tokoh Islam yang duduk di Panitia Sembilan dengan tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya.

Jika kita Kembali kepada dasar yuridis formal penentuan hari lahir Pancasila dalam Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, terutama dalam bagian konsiderans maka ada hal patut dikritisi. Setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan pertama BPUPKI tersebut diatas, timbul satu pertanyaan kenapa yang disebutkan dalam konsideran Keppres penentuan hari lahir Pancasila hanyalah pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945? Bukankan proses kesejarahan Pancasila dimulai dari pidato Yamin 29 Mei 1945, pidato Soepomo 31 Mei 1945, dan pidato Soekarno 1 Juni 1945? Kemudian proses itu dilanjutkan dengan adanya kesepakatan Panitia  Sembilan di BPUPKI, hingga kompromi antar bapak bangsa pada 18 Agustus 1945. Kesejarahan Pancasila  haruslah dipahami secara utuh oleh generasi hari ini. Penyebutan yang parsial yaitu hanya peristiwa 1 Juni 1945 saat Soekarno berpidato- berpotensi meminggirkan peran kesejarahan bapak bangsa yang lain dalam sejarah perumusan Pancasila. Keberadaan Bapak Bangsa Soekarno, bersama Hatta sebagai proklamator kemerdekaan tentulah menempati tempat yang indah dalam ingatan kolektif kebangsaan kita. Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak tergantikan. Tetapi menempatkan para bapak bangsa yang lain secara tidak proporsional dalam kesejarahan perumusan dasar negara Pancasila juga bukanlah tindakan yang arif dan bijaksana. Soekarno sendiri menggaungkan, “jasmerah!”. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah terbentuknya dasar negara adalah sejarah yang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Kembali pada pertanyaan judul tulisan kecil ini, benarkah Pancasila lahir 1 Juni 1945? Melihat fakta-fakta sejarah diatas penulis berkesimpulan bahwa 1 Juni bukanlah hari lahirnya Pancasila. Dalam perspektif yuridis, Jika kita memahami bahwa yang dimaksud Pancasila itu adalah rumusan dasar negara yang sah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka, Pancasila yang kita kenal hari ini sebagai dasar negara, maka Pancasila yang dimaksud itu secara yuridis  lahir pada 18 Agustus 1945, bersamaan lahirnya konstitusi Indonesia merdeka.  Tanggal 18 Agustus ini kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 tahun 2008 ditetapkan sebagai Hari Konstitusi, namun tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Secara nalar logika jika Konstitusi Republik Indonesia dilahirkan tanggal 18 Agustus 1945, maka tentu menjadi tidak logis jika Pancasila yang notabene berada dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dipahami dilahirkan sebelum terbentuknya Konstitusi. Ini adalah nalar hukum yang sederhana. Meski untuk memahaminya dibutuhkan kejujuran membaca sejarah.   

Tulisan kecil ini sama sekali tidak berpretensi untuk “meluruskan” sejarah, karena sejarah memiliki alur dan jalannya masing-masing. Penulis juga tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Kita bisa membuka catatan di masa lalu  saat zaman Orde Baru,  Pancasila sering digunakan untuk menghantam lawan politik Rezim Soeharto. Kita ingat sejarah Petisi 50 yang berusaha mengingatkan dan mengkritik Soeharto di awal 1980-an, dijawab dengan pernyataan bahwa para pengritiknya  adalah anti Pancasila.  Sejarah yang buruk tidak boleh berulang. Pancasila sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) harus kita jaga bersama.

Wallahu a’lam bish shawab. Merdeka!

Tautan : ALIM MUSTOFA

TerPopuler